Tokoh Muslim Papua Minta Pengawasan Dana Otsus Diperketat

Jayapura, TanahPapua.id, (26/09/2021) – Tokoh Muslim Papua KH Abdul Kahar Yelipele mendukung UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh pusat.
Hanya, ia meminta agar pengawasan penggunaan Dana Otsus Papua lebih diperketat.
Sehingga tidak ada celah bagi para oknum menggerogoti dana khusus yang diperuntukkan bagi empat aspek dalam memajukan masyarakat Papua.
“Jangan sampai ada kejadian masyarakat tipu masyarakat, ini yang harus kita jaga,” ujar Yelipele.
Dia berpesan kepada Pemerintah Daerah harus lebih bersinergi bersama Pemerintah Pusat, sehingga dapat mewujudkan kedamaian serta keamanan di tanah Papua.
Menurut Yelipele, hadirnya Otsus Papua sangat terasa dalam pembangunan di seluruh aspek khususnya perkampungan.
Ia memandang masyarakat Papua sudah merasakan adanya perubahan selama 20 tahun terakhir, selama Otsus bergulir.
“Saya menyampaikan ini karena saya yang melihat dan merasakan di daerah Lapago Kabupaten Jayawijaya,” ujar putra asli Wamena.
Meski begitu, Yelipele berharap kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasaan Dana Otsus ke depan.
Mulai penggunaannya, peruntukan, serta pertanggungjawabannya, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Saya menekan harapan pada kami sebagai orang Papua di daerah pegunungan agar jangan mengadu domba serta terprovokasi oleh kepentingan elit politik,” ujuar Ketua Masjid Raya Baiturrahim Papua.
Kepada para pelajar dari Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya di berbagai kota studi luar Papua, Yelipele berpesan untuk lebih fokus kuliah hingga lulus, lalu pulang membangun kampung halamannya.
“Dulu kami memang pakai koteka, sekarang kami sudah pakai pakaian rapi, waktu itu kita tidak bisa membaca namun saat ini sudah bisa. Inilah arti kemerdakaan sesungguhnya,” pungkas Yelipele.
Baginya, kemerdekaan bukanlah ditempuh lewat cara kekerasan serta perang suku yang marak terjadi hingga hari ini.
Menurutnya, warga Lapago pada jaman dahulu umumnya berjualan dari pagi hingga malam hanya mengumpulkan uang Rp 10 Ribu. Namun kini telah mampu mengelola uang milyaran rupiah.
“Artinya adalah perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di tanah Papua diberikan secara afirmasi khusus,” jelas Yelipele.
Atas dasar itu ia tegas meminta Otsus dilanjutkan, namun pengelolaanya harus terus diperbaiki secara transparan agar masyarakat dapat lebih merasakan dampaknya.
Ia menyayangkan stigma yang beredar di masyarakat bahwa setiap kegiatan aksi demontrasi dan kegiatan anarkis lainnya disebabkan oleh masyarakatnya dari pegunungan Papua.
“Saya selaku orang gunung memohon kepada saudara-saudara saya dapat menjaga nama baik daerahnya,” imbaunya.