4 Partai Besar Di Papua Tolak Pencalonan Yunus Wonda Dan Kenius Kogoya, Pencalonan Cawagub Belum Bisa Diputuskan Menunggu Kesepakatan/ keputusan DPP Partai Koalisi

Jayapura, TanahPapua.id, (18/08/2021) – Sembilan partai politik (Parpol) Koalisi Papua Bangkit Jilid II kembali melakukan pertemuan membahas calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua yang akan mendampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe, di sisa masa jabatan 2017-2022.

Namun dalam pertemuan terbaru itu, koalisi partai pengusung Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) Jilid II belum mencapai final dalam penentuan dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua yang menggantikan Alm. Klemen Tinal.

Bahkan, dari rapat koalisi sembilan partai politik pengusung Lukmen Jilid II pada Rabu (18/8/2021) sore, di Suni Garden Lake Hotel and Resort Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura itu mengisyaratkan terjadi dua kelompok (kubu) terkait menentukan dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua.

Untuk diketahui, lima partai politik diantaranya Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKPI dan PPP mendukung dua nama Cawagub Papua usulan Gubernur Papua Lukas Enembe yakni, Yunus Wonda dan Kenius Kogoya. Sedangkan, empat partai politik diantaranya, PAN, NASDEM, Golkar dan PKS tidak (belum) mendukung atau menentukan dua nama Cawagub yang telah diusulkan Lukas Enembe itu tetapi masing-masing mengusung nama Cawagub sendiri.

“Tadi kita sudah buat keputusan dan berita acara. Ada dua kelompok ya, tapi intinya bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat juga,” kata Ketua Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, saat diminta konfirmasi, Rabu (18/8/2021) sore di Suni Garden Lake Hotel and Resort Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Dijelaskannya beberapa partai koalisi sudah ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan ada beberapa catatan kesepakatan – kesepakatan itu, beberapa partai politik tidak akan menandatangani.

“Nah, pertemuan hari ini tidak tuntas. Karena partai politik ini, sifatnya nasional, bukan lokal. Karena itu, harus ada persetujuan dari partai politik di pusat atau Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nanti jika 9 partai politik akan lobi masing-masing DPP partai politik, apapun yang disetujui oleh pimpinan partai politik, itulah yang akan ditetapkan oleh koalisi dan disampaikan ke DPR Papua melalui Gubernur Papua,” jelas Mathius Awoitauw yang juga Ketua Koalisi Lukmen Jilid II.

Ketika ditanya empat partai yang tidak menandatangani kesepakatan itu apa saja?, Mathius Awoitauw yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua ini, tampaknya enggan menyebutkannya.

“Saya pikir tidak perlu disebutkan, tenang saja,” ujarnya.

Ditanya soal keempat partai itu, Mathius Awoitauw mengatakan, jika itu kewenangannya DPP partai masing-masing, karena partai ini sifatnya nasional, bukan lokal.

Bahkan, untuk menentukan dua nama Cawagub Papua itu, Koalisi Papua Bangkit Jilid II itu, juga sempat mengundang pakar hukum tata negara dari Jakarta, Said Salahudin.

“Dia menjelaskan semua Memahamkan itu. Jadi, Koalisi itu posisi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Gubernur. Itu penjelasan hukumnya. Karena itu, apa yang pernah diusulkan itu, itu masukan untuk koalisi,” katanya.

“Karena itu, tadi kita sepakat bahwa beberapa partai politik sepakat hal itu, silahkan saja. Yang dilokal di sini, banyak kekhususan itu adalah Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD), bukan DPP. Karena itu, ini belum final sebab 4 partai politik belum menandatangani itu. Kita sepakat, tetapi juga tidak untuk sepakat,” sambungnya.

Menurutnya, partai politik yang sepakat juga mereka akan berjuang juga ke pusat untuk mendapatkan persetujuan dari DPP, sehingga proses ini masih berjalan.

Setelah dari DPP, lanjut Mathius Awoitauw, koalisi akan bertemu terakhir untuk memastikan siapa yang diusung dua nama Cawagub Papua itu ke DPR Papua melalui gubernur.