Willy Samberubun (Tokoh Adat Asmat): Mendukung Keberlanjutan Otsus, Perubahan Status KKB Menjadi KSTP dan Pemekaran DOB Provinsi Papua Selatan

Asmat, TanahPapua, (22/08/2021) – Willy Samberubun (Kepala Kampung Bis Agats Distrik Agats Kab. Asmat) mengatakan dirinya sangat mendukung Keberlanjutan Otsus, Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) dan Pemekaran DOB Provinsi Papua Selatan.

Willy Samberubun menyampaikan otsus harus di programkan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah Kab. Asmat dan harus ada pemerataan otsus khususnya wilayah Kampung Bis Agats. Masyarakat yang mendiami kampung bis agats ini kebanyakan Mata pencarianya adalah Berdagang (pendatang), sehingga sebaiknya otsus di kampung kami ini dapat bekerja sama dengan pedagang yang ada di sekitar kampung bis agats.

Sehingga para pedagang yang mayoritas adalah pendatang juga merasa di sejahterakan.

Dirinya juga menambahkan terkait Otsus harus di berikan sosialisasi kepada masyarakat dan Memberikan pemahaman tentang otsus agar masyarakat paham pergerakan otsus di gunakan untuk kebutuhan masyarakat serta pemerintahan daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang program program pemerintah yang memakai dana otsus, Seperti yang kami sudah rasakan adalah pembangunan gereja di kampung bis agats menggunakan dana otsus, pembagian alat kerja laut (perahu dan jaring) dan pembangunan rumah bagi masyarakat OAP.

Dirinya sangat setuju dengan otonomi Khusus di lanjutkan dengan ketentuan harus adanya keterbukaan anggaran dan otsus di wilayah Kab. Asmat harus bisa di awasi oleh Pemerintah pusat langsung agar bisa tepat pada sasaran untuk kesejahteraan masyarakat asli papua khususnya orang asli asmat.

Dirinya juga menambahkan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) itu sudah sangat meresahkan semua kalangan tidak hanya pendatang kami OAP juga merasa tidakan mereka sudah diluar kemanusiaan sehingga perlu adanya perhatian yang serius dari pusat kepada KSTP yang sudah melakukan hal hal yang merugikan kita orang papua.

Dari sisi Hukum apa yg di lakukan KSTP itu salah dan tidak ada benarnya sehingga perlu adanya analisa/pembedaan yang di lakukan oleh pihak keamanan dalam memberantas orang orang yang menolak NKRI. Pada umumnya kami masyarakat pantai mendukung tindakan pemerintah RI melabeling KKB menjadi KSTP.

Terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan menyampaikan mendukung tercapainya papua selatan, tetapi perlu kita pelajari dan kaji kembali dari beberapa aspek, seperti Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan serta pembangunan yang sudah layak atau belum sehingga Perlu mengkaji kembali pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tepat pada sasaran yang akan mensejahterakan masyarakat nantinya apa bila terbentuk wilayah papua selatan.