Tokoh Merauke Dukung Pemekaran dan Pelaksanaan Otsus Papua: Itu Wajib Hukumnya

Merauke, TanahPapua.id, (20/09/2021) – Tokoh masyarakat Kimaam Kabupaten Merauke, Papua, Paskalis Imadawa mendukung pemekaran daerah otonom baru dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua.

“Daerah otonom baru, terkait wacana Provinsi Papua Selatan (PPS) itu wajib didukung, karena jangkauan Provinsi Papua ini sangat luas, tapi dengan pemekaran bisa mendekatkan pelayanaan kepada masyarakat. Dan saya pikir masyarakat Merauke butuh pemekaran kabupaten dan provinsi,” kata Paskalis

Sebagai tokoh masyarakat yang juga memahami dunia politik, Paskalis mengaku sedikit banyak tahu tentang perkembangan di tanah Papua terutama soal wacana pemekaran.

“Dan wacana Provinsi Papua Selatan ini merupakan suatu kerinduan kami. Kapan kami bisa mendapatkan tugas perbantuan (pemberdayaan) dari pusat, kapan bisa kami terima itu? Saya kira tidak ada alasan kita menolak Provinsi Papua selatan, dan itu wajib hukumnya, harus masuk dalam waktu dekat,” katanya.

Untuk itu, Paskalis meminta kepada pemerintah pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke untuk segera mendorong, sehingga proses pembentukan Provinsi Papua Selatan segera terwujud dengan harapan kehidupan masyatakat akan lebih baik.

“Mengingat selatan Papua ini luas, hanya empat kabupaten jika ada pemekaran kabupaten atau provinsi saya kira ini akan mempercepat pembantuan. Dan itu wajib diupayakan oleh pihak-pihak di Jakarta, di provinsi dan juga pada umumnya masyarakat di Kabupaten Merauke. Selatan Papua harus menerima ini karena itu cikal bakal orang asli Papua, agar kita bisa bergaining disana,” katanya.

Yang berikutnya, kata dia, soal Otsus yang kehadirannya sebenarnya untuk mensejahterahkan orang asli Papua, namun belakangan ini berkembang isu penolakan padahal yang perlu dilakukan adalah evaluasi pelaksanaannya bukan menolak.

“Sebenarnya itu (tolak) tidak perlu dilakukan, yang kita harus kejar sekarang itu evaluasi Otsus. Dievaluasi, sehingga para pejabat jangan bermain di balik layar, pejabat dari Papua, mereka harus dievaluasi, kalau mereka ditemukan ada penyelewengan ada harus diseret, dihukum,” katanya.

Evaluasi dan pembenahan pelaksanaan Otsus, tegas Paskalis adalah hal utama yang harus dilakukan.

Sehingga diharap berbagai program pemerintah bisa terserap hingga ke masyarakat akar rumput yang berada dibawah.

Karena selama ini yang terjadi malah sebaliknya, kurang tepat sasaran.

“Otsus itu hanya perlu dibenahi dan evaluasi sehingga programnya benar-benar menyentuh orang asli Papua. Jangan sampai (Otsus) dari Jakarta berupa kado besar, sampai di Jayapura dipotong lagi, sampai di Merauke dipotong lagi, jatuh di kampung berapa, tidak ada, sampai di kampung-kampung masyarakat hanya dapat pepesan kosong, mungkin dapat bunyi saja,” katanya.

Paskalis menyinggung bahwa Otsus hanya dirasakan oleh elit politik Papua yang menggunakan tameng masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, sehingga sudah sepatutnya jika ditemui bermasalah harus diberikan hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera.

“Iya, saya pikir Otsus itu wajib dijalankan, secepatnya dievaluasi dan dibenahi. Setelah itu temukan pejabat-pejabat yang bermasalah, ada temuan, diseret saja, karena ini pejabat. Pejabat orang-orang Papua ini bermain, dorang ini muka dua, boleh dikatakan pejabat-pejaba amfibi,” katanya.

“Nanti di tengah publik, mereka bilang bela orang asli Papua, padahal ketika uang (Otsus) datang dorang tidak ingat, tidak ingat dan berpihak kepada masyarakat,” sambungnya.

Paskalis menyarankan agar ada suatu badan, dinas atau lembaga tersendiri yang mengelola berbagai program atas nama Otsus, dengan harapan akan lebih terarah, tepat sasaran dan penyerapannya sesuai dengan peruntukkan serta bisa mengurangi terjadinya penyelewengan dana karena dengan mudah bisa ditelusuri atau dievaluasi sejauhmana pencapainnya.

“Pemerintah daerah perlu membentuk suatu badan, badan pemberdayaan Otsus, itu harus ada kantor dan dinasnya sendiri, ini DPRD dan Bupati perlu pikirkan itu. Supaya Otsus dikelola langsung oleh satu badan, begitu. Jangan Otsus ini dititip-titip, dia kan ini ada undang-undang dan dana besar, kok bisa dititip-titip? Bukalah badan sendiri sehingga bisa mengatur dengan baik, ini masukan kedepan supaya Otsus ini benar-benar terserap sesuai peruntukan, jadi tidak ada kata ditolak, ini yang perlu diperhatikan,” tambah dia.