Michael Manufandu: Kemajuan di Papua Selama 20 Tahun Hasil Kebijakan Otsus

Timika, TanahPapua.id, (29/09/2021) – Tokoh senior Papua Michael Manufandu menyebut berbagai kemajuan yang diraih Papua selama 20 tahun ini tidak lepas dari adanya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001.

“Saya sebagai saksi sejarah, juga sebagai pelaku sejarah. Dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 itu banyak hak-hak orang Papua diangkat sehingga kita bisa melihat perkembangan selama 20 tahun itu sangat luar biasa,” katanya.

Manufandu yang kini dipercayakan sebagai penasihat pemerintah untuk urusan Papua menyebut lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2001,
Papua saat ini tidak mungkin memiliki dua provinsi, memiliki 42 kabupaten/kota. 733 kecamatan atau distrik dan 7.143 desa atau kampung.

“Dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 itu pemerintah berusaha lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dekat dan harmonis dengan rakyat. Dulu waktu zaman kami, Papua tidak ada perkembangan apapun seperti yang terjadi sekarang ini, kami hanya bekerja dengan apa yang ada,” tuturnya.

Dari sisi infrastruktur, katanya, UU Otsus Papua mendorong tumbuhnya banyak lapangan terbang berkelas internasional di Papua, demikian pun dengan pelabuhan laut, jalan raya trans Papua yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya hingga wilayah pedalaman Papua.

Sementara dari sisi pembangunan sumber daya manusia, kini sudah banyak sekali orang Papua menjadi terpelajar dan bersekolah di berbagai universitas dan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

“Di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat saya bertemu banyak anak-anak Papua yang sedang belajar. Demikian pun di Eropa, China dan Jepang. Dimana-mana banyak anak Papua dapat kelonggaran dan kebebasan untuk belajar dengan dibiayai oleh negara dan oleh dana Otsus. Jadi, UU Nomor 21 Tahun 2001 itu harus disyukuri sebagai UU rekonsiliasi dan UU pembebasan,” ujarnya.

Adapun dalam bidang politik, katanya, hampir seluruh jabatan diisi oleh putra-putri asli Papua.

“Hari ini Gubernur, Wakil Gubernur semua orang Papua. Begitupun Bupati, Walikota, Ketua dan anggota DPRD sampai pada level pejabat pemerintahan, 80-90 persen putra-putri asli Papua,” ujarnya.

Ia menyambut baik hasil revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah disahkan oleh DPR RI pada 15 Juli 2021 dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

“Setelah 20 tahun pascakebijakan Otsus Papua, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat jauh lebih maju melampaui kemajuan pembangunan negara tetangga, Papua Nugini”, tutupnya.