Otsus Jilid II Sangat Tepat Sebagai Solusi dan Komitmen Jokowi Terhadap Papua
Jayapura, TanahPapua.id, (14/10/2021) – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Papua, Bonny Mandolang menyatakan kecintaan Presiden Jokowi terhadap Papua sepertinya tak perlu diragukan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Jokowi juga merupakan satu-satunya Presiden yang kerap mengunjungi Papua karena ingin tahu betul permasalahan langsung di lapangan.
Bonny mengakui bahwa perkembangan di Papua sangat luar biasa. Setelah melihat Timika, Wamena, Sentani, dan Jayapura, perkembangannya juga sangat menggembirakan. Di provinsi ini banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pariwisata, perikanan dan peternakan.
“Komitmen dalam menyejahterakan Papua juga terbukti akan adanya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Di mana penerapan otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain,” terang Bonny.
Dalam otsus, tambah Bonny pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih kepada daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat-pun terlibat langsung mengawasi secara langsung.
Tokoh Pemuda Papua, Steve R Mara juga menyampaikan, apabila terdapat kekurangan atau penolakan merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut merupakan bagian kritik agar Otsus lebih baik.
Menurutnya hal tersebut semata perbedaan perspektif di mana pemerintah pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.
“Kami sepakat bahwa kehadiran otsus untuk menjawab permasalahan di Papua. Sebagi antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistik. Juga mendorong perkembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi Papua. Disamping itu perlu didorong dilakukan dialog Jakarta – Papua, “ tambah Ketua Pemuda LIRA Papua ini.
Selain itu, Steve Mara juga mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus. Selain itu juga adanya perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda.
Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia (IPM) Papua masih cukup tertinggal, meski demikian angka IPM di Papua tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
“Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian untuk tetap bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir dan dilajutkan sebagai komitmen Pa Jokowi yang dicintai rakyat Papua,” jelasnya.
