Kemajuan Papua, Manfaat Otsus Selama 20 Tahun
Jayapura, TanahPapua.id, (10/11/2021) – Berbagai kemajuan yang diraih Papua selama 20 tahun ini tidak lepas dari adanya kebijakan otonomi khusus dan patut di lanjutkan Otsus Jilid III.
Selama 37 tahun Papua mengalami kemunduran, keterbelakangan dan ketersisihan.
Saat era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, katanya, presiden menolak RUU tentang Otsus Papua baik yang diajukan oleh Depdagri maupun Pemprov Irian Jaya saat itu.
Selanjutnya, Presiden Gus Dur memanggil empat orang tokoh Papua, yaitu Michael Manufandu, Simon Morin, Lukas Degei dan Erari untuk menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa UU Otsus Papua disusun sendiri oleh orang Papua menurut hasrat, keinginan dan kehendak orang Papua sendiri, tapi tetap dalam bingkai NKRI.
Dengan dasar itulah, putra-putri Papua terdidik menyusun draf RUU Otsus Papua yang kemudian disetujui dan disahkan oleh DPR RI pada 21 November tahun 2001.
Tanpa adanya UU Nomor 21 Tahun 2001, katanya, Papua saat ini tidak mungkin memiliki dua provinsi, memiliki 42 kabupaten/kota. 733 kecamatan atau distrik dan 7.143 desa atau kampung.
Dengan UU 21/2001 itu pemerintah berusaha lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dekat dan harmonis dengan rakyat. Dulu waktu zaman, Papua tidak ada perkembangan apapun seperti yang terjadi sekarang ini, bekerja dengan apa yang ada.
Banyak maksud dan tujuan pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Otsus Jilid ke-III di Papua dan Papua Barat, yaitu di antara nya Pemerintah ingin membayar janji Negara sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara mulai dari Sabang dari Merauke, sehingga dengan penerapan Otsus Papua dengan baik dan terarah dan mencakup semua elemen, maka tingkat kehidupan dan kecerdasan serta pembangunan Papua akan terakomodir.
Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, Papua pasti akan menjadi Provinsi yang sangat maju, strategis dan mempu mengelola SDA dan SDM dengan baik , abaikan Kelompok teroris yang selalu melakukan provokasi dan propaganda, Pemerintah tetap Fokus dalam pembangunan Papua dan penerapan Otsus Jilid ke – III.
Dari sisi infrastruktur, UU Otsus Papua mendorong tumbuhnya banyak lapangan terbang berkelas internasional di Papua, demikian pun dengan pelabuhan laut, jalan raya trans Papua yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya hingga wilayah pedalaman Papua.
Sementara dari sisi pembangunan sumber daya manusia, kini sudah banyak sekali orang Papua menjadi terpelajar dan bersekolah di berbagai universitas dan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
“Di Australia, Selandia Baru, Amerika banyak anak-anak Papua yang sedang belajar. Demikian pun di Eropa, Tiongkok dan Jepang. Dimana-mana banyak anak Papua dapat kelonggaran dan kebebasan untuk belajar dengan dibiayai oleh negara dan oleh dana otsus. Jadi, UU 21/2001 itu harus disyukuri sebagai UU rekonsiliasi dan UU pembebasan,
Adapun dalam bidang politik, hampir seluruh jabatan diisi oleh putra-putri asli Papua. “Hari ini Gubernur, Wakil Gubernur semua orang Papua. Begitupun Bupati, Walikota, Ketua dan anggota DPRD sampai pada level pejabat pemerintahan, 80-90% putra-putri asli Papua,
hasil revisi UU 21/2001 yang telah disahkan oleh DPR pada 15 Juli 2021 dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan orang asli Papua dalam bingkai NKRI.
Sebelum lahirnya UU Otsus Papua, wilayah yang sangat luas itu hanya terdiri atas satu provinsi, satu gubernur, sembilan bupati, 117 camat dan 892 desa.
Namun setelah 20 tahun pasca kebijakan Otsus Papua, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat jauh lebih maju melampaui kemajuan pembangunan negara tetangga yaitu Papua Nugini.
Sehingga penolakan dari segelintir kelompok warga Papua yang menolak kebijakan Otsus jilid ke-III, hanya dilakukan oleh kelompok warga yang anti pemerintah saja dengan mementingkan kelompoknya sendiri dan bukan representasi warga Papua.
