Ketidakjelasan Beasiswa Pendidikan, Forum Mahasiswa/Mahasiswi Papua Demo Minta Pertanggungjawaban Pemprov Papua

Jayapura, TanahPapua.id (26/01/2022), Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi papua melakukan aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Papua meminta menuntut Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPSDM Papua segera dicopot dan diperiksa, karena dinilai tak dapat bertanggung jawab terhadap pemberian beasiswa kepada Mahasiswa/i yang melanjutkan study diluar negeri dan didalam negeri. (26/01/2022).

Mahasiswa berjumlah sekitar 150 orang itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan dana otonomi khusus (Otsus) yang dikelola BPSDM Papua, selama ini yang diduga terjadi penyimpangan dan penyelewengan.

Hengky Hilapok perwakilan mahasiswa menyampaikan disini kami datang untuk menyampaikan bahwa kami Mahasiswa yang melanjutkan Study di Dalam Negeri dan di Luar Negeri mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Pemerintah Papua artinya untuk memajukan SDM Pemuda Papua tidak maksimal, Kami melihat dengan membandingkan di Wilayah lain bahwa kemajuan SDM di Papua sangat tertinggal jauh perkembangannya dengan Provinsi lain di Indonesia, jelasnya.

“Saya kecewa karena kami dikontrak selama 5 tahun untuk melanjutkan pendidikan tetapi faktanya saya dipaksa tidak bisa melanjutkan Pendidikan karena sifat diam dan malas tahu yang dimiliki oleh Pemerintah”, ujar Kadir Yelipele Mahasiswa Luar Negeri.

Setelah melakukan orasi, Sebanyak 5 (lima) Orang perwakilan diterima oleh Doren Wakerkwa, SH Asisten I Setda Provinsi Papua didampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Kepala Bappeda Provinsi Papua dan Biro Umum dan Protokol Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tuntutan massa aksi yaitu :

1. Kami memohon dan meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe. SIP, MH untuk segera meninjau kembali program kerjasama pendidikan dan pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa Papua yang belajar diluar negeri sesuai surat keputusan gubemur provinsi Papua tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas legalitas mahasiswa Papua luar negeri di masing-masing Negara. Terdapat 27 orang mahasiswa luar negeri di Rusia pada angkatan tahun 2017 dan 2019 tanpa surat keputusan atau illegal dan angkatan tahun 2020 dan 2021 tanpa surat keputusan yang belum diberangkatkan ke Rusia dengan alasan Pandemi Covid-19 yang mengikuti program belajar dibeberapa Universitas, terdapat 16 orang yang mahasiswa di University Training Asian Institute of Aviation (AIA) di Philipine angkatan tahun 2015/2016 sesuai surat keputusan selama lima tahun mengikuti program belajar tetapi beberapa orang mahasiswa diataranya ditelantarkan yang sampai saat ini belum jelas statusnya dan beberapa diataranya dialihkan ke jurusan umum dan pilot pada Universitas di Indonesia dan Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas.

2. Kami memohon dan meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, SIP, MH untuk segera meninjau kembali surat keputusan Gubernur Papua terhadap mahasiswa Papua di luar negeri yang di telantarkan di Negara studi baik di Phillipine , Rusia, Canada dan Amerikat sesuai surat keputusan yang sampai saat sekarang nasib kami tidak jelas.

3. Kami mahasiswa Papua yang belajar di luar negeri baik di Philipine, Rusia, Canada dan Amerika Serikat memohon dan meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe. SIP, MH untuk segera mencopot saudara Aryoko Rumaropen. SP.M.Eng dari jabatan selaku Kepala Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Jika dalam waktu 1 minggu sejak tanggal 22 September 2021 tuntutan kami tidak di tindak lanjuti, maka kami Ikatan Mahasiswa Papua Luar Negeri akan melaporkan dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana beasiswa luar negeri / dalam negeri yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua ke institusi penegak hukum diantaranya:

a. Pembayaran tunggakan beasiswa melebihi anggaran sebesar Rp. 12.992.456.293,00 TA 2016.

b. Kesalahan penganggaran kegiatan pemberian beasiswa pada belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 8.348.297.721,00 TA 2017.

c. Kesalahan penganggaran atas kegiatan pendukung pemberian beasiswa pada belanja bantuan kegiatan beasiswa sebesar Rp. 10.797.954.270,00 TA 2018. d. Temuan atas hasil audit BPK RI TA 2020 sebesar Rp. 2,6 milyar, terdapat 237 penerima beasiswa afirmasi yang tidak lagi berstatus mahasiswa aktif namun tetap menerima biaya hidup setiap bulan.
Demikian surat pernyataan kami atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Jayapura 24 September 2021
Koordinator Ikatan Mahasiswa Luar Negeri
(Kadir Yelipele)

Mendengar aspirasi dari Forum mahasiswa, Doren Wakerkwa, SH Asisten I Setda Provinsi Papua menyanpaikan bahwa setelah kegiatan syukuran Natal akan memanggil Aryoko Rumaropen untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan rekan-rekan Mahasiswa pada tanggal 31 Januari 2022.