MUSUH DALAM SELIMUT, HANA HIKOYABI TAK LAYAK JADI PJ BUPATI JAYAPURA
Jayapura, TanahPapua.id, (15/12/2022) – Nama Hana Hikoyabi sudah lama terdengar di dunia politik Papua dengan riwayat sepak terjangnya yang berwarna. Hana Hikoyabi merupakan perempuan pertama Papua yang berhasil mencantumkan namanya dalam catatan sejarah pemerintahan di Papua sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Jayapura. Mulai dari menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Sekda Kabupaten Jayapura bahkan menjadi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) selama 5 tahun.
Di sisi lain, kiprahnya di dunia pemerintahan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertolak belakang dengan jiwa nasionalis yang seharusnya diemban oleh sesosok aparatur negara.
Pada 12 Desember 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menunjuk Hana S. Hikoyabi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura, seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Nama Hana Hikoyabi diusulkan oleh DPR dan Pemerintah Daerah untuk jabatan Pejabat (Pj) Bupati Jayapura untuk mengisi kekosongan hingga Pemilu 2024.
Hana Hikoyabi telah merintis karir sebagai PNS sejak tahun 1993 dan selama itu pula Hana mendapat gaji sebagai abdi negara. Kesuksesan Hana terlihat dari cemerlangnya kehidupan anak-anak Hana Hikoyabi dan suaminya, Marthen Sarwom. Anak sulungnya Aprilia Sarwom kini telah bekerja sebagai dokter setelah menempuh studi di jurusan kedokteran dengan Program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus Papua di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
Meski sepanjang hidupnya Hana difasilitasi oleh Negara, tidak ada pembalasan budi yang sebanding yang telah diberikan oleh Hana. Ibarat orang yang menggigit tangan yang memberi makan mereka. Suami Hana Hikoyabi sendiri, Marthen Sarwom pernah terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai Bendaharawan Non Dikda, Setda Provinsi Papua berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003. Marthen Sarwom diduga telah melakukan manipulasi penggunaan dana dan membuat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan tertib administrasi yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan.
Selama masa jabatannya sebagai anggota MRP, Hana Hikoyabi tidak memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan Provinsi Papua. Hana pun dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota MRP dimana Pemimpin MRP pada saat itu menolak kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Melihat dari hal tersebut, memungkinkan adanya konflik kepentingan yang akan dilakukan oleh Hana. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama “Apakah ini demi sebuah Kekuasaan?” Hana Hikoyabi belum menyelesaikan tugasnya di jabatan sebelumnya namun memutuskan untuk berpindah ke tempat lain, seperti pisau bermata dua yang sedang mendorongkan pisaunya ke arah depan dan menunggu waktu untuk mendorongkan pisaunya nanti ke belakang.
Sebagai seorang yang bekerja di pemerintahan seharusnya Hana memberikan masukan kepada pimpinan MRP agar mendukung program-program pemerintahan, karena program tersebut akan menguntungkan bagi Papua. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar terhadap Hana Hikoyabi yang mengklaim bahwa dirinya aktivis perempuan Papua namun tidak sesuai dengan tindakan yang selama ini dilakukan sudah terlalu banyak kesempatan yang diberikan Negara dan kepercayaan rakyat Papua untuk Hana Hikoyabi. Mau sampai kapan musuh dalam selimut Negara Kesatuan Republik Indonesia terus diberi kekuasaan?
